Rilis Terbaru

Diskominfo Inhu Gelar Sosialisasi Penguatan Kapasitas PPID Pelaksana Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

RILIS BERITA

NOMOR : 0675/RILIS/VI/2022

Tanggal : 24 Juni 2022

Diskominfo Inhu Gelar Sosialisasi Penguatan Kapasitas PPID Pelaksana Tahun 2022

INHU – Pasca keluarnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang memunculkan jabatan PPID pelaksana, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar acara sosialisasi penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertempat di Aula BAPPEDA Inhu, Kamis (23/6/2022).

Asisten Administrasi Umum Erlina Wahyuningsih yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Inhu yang sempat lima kali meraih penghargaan peringkat pertama keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau, saat ini prestasi tersebut mulai tergeser.

Pesatnya perkembangan pengelolaan keterbukaan informasi publik di daerah lain serta minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik menjadi beberapa faktor terjadinya hal tersebut.

“Karena itulah kami kumpulkan semua Kasubbag Umum dari semua OPD dan kecamatan di ruangan ini untuk bersama-sama memperoleh pemahaman yang sama tentang pengelolaan PPID di masing-masing perangkat daerahnya,” ujar Erlina.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Inhu Jawalter S dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Tatang Yudiansyah bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini.

Jawalter dalam paparannya menjelaskan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 terkait informasi publik, klasifikasi informasi publik, badan publik, pemohon informasi dan permohonan informasi.

“Bagaimana jika ada permintaan informasi? Sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 125 Tahun 2017, setiap permintaan informasi publik Kabupaten Indragiri Hulu yang ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, diajukan melalui PPIM Kabupaten Indragiri Hulu,” jelas Jawalter.

Tatang Yudiansyah dalam paparannya menjelaskan keterbukaan informasi sebagai hak asasi dan hak konstitusional. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memilik, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” jelas Tatang mengawali presentasinya.

Hadir dalam kegiatan ini para Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Inhu dan peserta yang berjumlah 52 orang perwakilan OPD dan kecamatan yang merupakan Kasubbag di masing-masing OPD dan kecamatan se-Kabupaten Inhu.