Rilis Terbaru

FORKOPIMCAM RENGAT BARAT MEDIASI PERMASALAHAN PENGURUSAN SURAT TANAH DI DESA TALANG JERINJING

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

RILIS BERITA

NOMOR : 0340/RILIS/IV/2021

Tanggal : 16 April 2021

FORKOPIMCAM RENGAT BARAT MEDIASI PERMASALAHAN PENGURUSAN SURAT TANAH DI DESA TALANG JERINJING

INHU- Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Rengat Barat melakukan mediasi terkait permasalahan pengurusan surat tanah  Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat, Senin (11/4/2021).

Bertempat di Kantor Desa Talang Jerinjing, Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Camat Rengat Barat H. Hendry S.Sos, M.Si yang juga dihadiri Forkopimcam Rengat Barat, guna mendengarkan tuntutan masyarakat terkait permasalahan pengurusan surat tanah yang belakangan menjadi polemik di Desa Talang Jerinjing.

Upaya mediasi dilakukan untuk mempertemukan kedua belah pihak dan sekaligus mencarikan solusi tebaik terhadap permasalahan tersebut. Sayangnya pada mediasi tersebut belum didapati titik temu atas permasalahan tersebut, untuk itu Forkopimcam melaksanakan rapat dengan BPD dan Kades dan seluruh perangkat Desa Talang Jerinjing di Aula Kantor Camat Rengat Barat, Kamis (15/4/2021).

Rapat yang di fasilitasi oleh Camat Rengat Barat selaku Ketua Forkopimcam Rengat Barat tersebut menghasilkan beberapa poin diantaranya jalannya roda pemerintahan di Desa Talang Jerinjing sebagaimana biasanya dengan tetap mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu pelayanan kepada masyarakat harus tetap dijalankan seperti bisanya. Pembuatan Spanduk yang berisikan pelayanan masyarakat di Desa Talang Jerinjing tidak dipungut biaya kecuali yang sudah ada penetapannya oleh Perda atau peraturan lain.

Pihak Kecamatan Rengat Barat akan membantu pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap semua jenis pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat demi transparansi pelayanan publik.

Sementara itu, Camat Rengat Barat H. Hendry, S.Sos, M.Si menyampaikan bahwa sejak tahun 2018 lalu Pemerintah Kecamatan Rengat Barat telah mengeluarkan Surat Edaran kepada Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Rengat Barat perihal Pendaftaran Tanah. 

Dimana dalam surat Nomor: 100/PEM-KEC-RB/584 tertanggal 04 Desember 2018 tersebut ditekankan bahwa  pendaftaran tanah dilaksanakan secara prosedural dan tertib administrasi dan mempedomani peraturan terkait, selain itu untuk menghindari tumpang tindih penguasaan lahan agar dilakukan pengecekan lokasi sebelum menerbitkan Surat Pernyataan (SP) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) serta setiap surat yang diterbitkan agar dicatat secara tertib, rapi dan berkelanjutan.

Sedangkan pada tingkat Kecamatan Rengat Barat hanya dilakukan registrasi terhadap SP dan SKGR yang diajukan Kelurahan dan Desa tanpa tanda tangan Camat Rengat Barat dan registrasi tersebut tanpa dipungut biaya alias gratis.

Lebih lanjut Hendry menambahkan bahwa kejadian seperti ini bisa dijadikan pembelajaran untuk bertindak lebih baik lagi. "Kiranya ini menjadi pembelajaran bagi Pemerintahan Desa Talang Jerinjing dan Pemerintah Kecamatan Rengat Barat agar kedepannya bisa bertindak dan bertugas lebih baik lagi menjalankan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan" tutup Hendry.