Rilis Terbaru

MUSRENBANG RKPD PROVINSI RIAU 2022, PROVINSI RIAU FOKUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

RILIS BERITA

NOMOR : 0331/RILIS/IV/2021

Tanggal : 12 April 2021

MUSRENBANG RKPD PROVINSI RIAU 2022, PROVINSI RIAU FOKUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI

INHU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menyaksikan secara virtual Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang VIP lantai 4 Kantor Bupati Inhu, Senin (12/4/2021).
Gubernur Riau yang diwakili Wakil Gubernur Riau Brigadir Jenderal TNI (Purn) H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.I.P dalam sambutannya menyampaikan melalui Musrenbang ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu strategis di Provinsi Riau.
“Penyelenggaraan Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan daerah yang sangat penting dan strategis, diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang aspiratif dan inovatif, yang dapat dipaduserasikan dengan berbagai program dan kegiatan pembangunan untuk selanjutnya dilaksanakan secara transparan, efisien, efektif, terukur dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis yang ada di daerah kita ini”, ujar Edy.
Dalam sambuatannya juga Wakil Gubernur Riau menyampaikan tema perencanaan pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 adalah “MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS INDUSTRI, PERTANIAN DAN PARIWISATA DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”.
“Guna mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi Riau serta tema diatas, maka prioritas pembangunan diuraikan dalam arah kebijakan Provinsi Riau tahun 2022, yaitu:
Pertama Prioritas di bidang industri. Dengan arah kebijakan Memperbaiki iklim dan promosi investasi, Meningkatkan produksi hasil industri dan Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Selanjutnya Prioritas Kedua adalah di bidang pertanian, dengan arah kebijakan Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan, Meningkatkan produksi pertanian, Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi, Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka-ragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan, Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS serta Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau.
Prioritas Ketiga adalah bidang Pariwisata. Dengan arah kebijakan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata, Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata, Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu dan Meningkatkan kompetensi wirausaha muda.
Yang Keempat adalah bidang Infrastruktur. Dengan arah kebijakan memantapkan jalan dan jembatan, memantapkan pelabuhan, mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi, meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang berkualitas, meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh, meningkatan akses dan infrastruktur energi keseluruh wilayah, meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir dan meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana.
Yang kelima adalah bidang Sumber Daya Manusia. Dengan arah kebijakan, meningkatkan ketersediaan akses pendidikan, meningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa, menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa, meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, meningkatan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup dan meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat.
Prioritas terakhir atau keenam adalah di bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Prima. Dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik, meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan, meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi.
Dalam acara virtual meeting Musrenbang ini dihadiri oleh Pj Bupati Inhu Drs. H. Chairul Riski, MS. MP, Plt Asisten Perekonomian Pembangunan H. Syahrudin, S.Sos M.T, Ketua DPRD Kabupaten Inhu Syamsudin, Kepala BPKAD Ibrahim Alimin, Plt Kepala Bappeda Inhu dan Kepala Bapenda Inhu.