Rilis Terbaru

SIARAN PERS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KAB INDRAGIRI HULU, SELASA 21 APRIL 2020

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

RILIS BERITA

NOMOR : 0091/RILIS/IV/2020

Tanggal : 21 April 2020

SIARAN PERS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KAB INDRAGIRI HULU, SELASA 21 APRIL 2020

SIARAN PERS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KAB INDRAGIRI HULU, SELASA, 21 APRIL 2020

Rengat - Berdasarkan update data terakhir yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kab. Indragiri Hulu tanggal 20 April 2020, terdapat : ODP kumulatif dari tanggal 22 Maret s/d 20 April 2020 sebanyak 364 orang, ODP dalam pemantauan 49 orang (13,46%), ODP selesai pemantauan 315 orang (86,54%), ODP yang di periksa rapid 206 orang. Hasil rapid Negatif 206 orang, Positif 0, OTG 0. Kumulatif pelaku perjalanan (PP) dari tanggal 28 Maret s/d 20 April 2020 2.912 orang. Dari jumlah kumulatif tersebut, 1.090 PP masih dalam pemantauan (37,43%), 1.822 PP selesai pemantauan (62,54%), 0 PDP, dan 0 terkonfirmasi.

Dinkes Inhu juga menyarankan agar melakukan disinfeksi minimal 3 kali sehari. Bahan disinfektan yang dapat digunakan adalah cairan pembersih lantai, perabot, toilet, dan pembersih badan. Lakukan disinfeksi secara merata dan biarkan selama 10 menit sebelum dilap.

Sementara itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Inhu telah dan akan menjalankan Kebijakan ASN yang telah diterbitkan pemerintah dalam rangka menanggapi dan mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan yang telah diambil diantaranya menunda pelaksanaan SKB CPNS 2019 sesuai Surat Edaran MENPAN RB. 

Sesuai Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menpan RB nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Kabupaten Indragiri Hulu telah menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Indragiri Hulu Nomor 800/BKP2D/IV/2020/424 tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan covid-19, yang mengintruksikan: meniadakan upacara, apel pagi, apel siang dan senam kesegaran jasmani. Tidak mengaktifkan absensi fingerprint dan digantikan dengan absensi manual. Bagi PNS yang berusia diatas 50 tahun, ibu hamil, ibu menyusui anak sampai dengan 1 tahun, dapat bekerja di rumah. Pejabat eselon II, III dan IV serta Pelaksana dan Non ASN yang tidak memenuhi kriteria diatas, tetap bekerja seperti biasa. Menunda dan membatasi kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Wajib menggunakan masker dalam berkegiatan. Menyediakan sarana cuci tangan di tempat kerja. Tidak melaksanakan perjalanan dinas keluar Kabupaten Indragiri Hulu. 

Pemkab Inhu juga menunda sementara usulan permohonan pergantian pejabat, bagi daerah yang melaksanakan pikada serentak 2020. Menunda sementara usulan mutasi antar instansi. ASN dan Keluarganya juga dilarang bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik. ASN dilarang mengajukan cuti selama berlakunya status kedaruratan covid-19, kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. “Apabila terdapat ASN yang melanggar ketentuan diatas dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai pp 53 tahun 2010” ujar Jawalter S, M.Pd selaku Juru Biacara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Inhu.

Sedangkan untuk pelayanan kepegawaian yang bersifat konsultasi seyogyanya dilakukan dengan media telepon, Email ataupun WA, namun dalam pelayanan kepegawaian mengharuskan tatap muka, tetap akan dilayani dan telah disediakan meja-meja pelayanan di bidangnya.

Dalam rangka percepatan pencegahan pandemi Covid-19, Bagian Pengadaan Barang Jasa telah melakukan kegiatan meliputi pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan Covid-19 sesuai aturan yang berlaku. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan barang dan jasa untuk kondisi darurat berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat serta Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bagian Penagadaan Barang Jasa melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia sesuai Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam masa wabah Virus Corona (COVID-19) dalam upaya pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19).